News

What's happening in PresUniv


Published: 23 Nov 2020

Starting a career in the world of law does not only require students of Law Study Program to master theory, but also practice. That is why Law Study Program, President University, held an online Sharing Law Practitioner activity, Monday (16/11). After the previous session discussed the preliminary judicial practice, this session carried the theme "Religious Court Practices: Norms, Reality, and Dynamics" with the speaker Endik Wahyudi, SH, MH, Partner at the W & S Law Office.

Endik explained, according to article 24 of the 1945 Constitution, religious courts are under the Supreme Court's authority and are included in the court's particular category. Endik also described many cases that occurred in the field. "Generally, religious courts are prioritized for those who are Muslim. However, certain cases require those who are not Muslim to settle their cases in the religious court," he said.

For example, if there is a Muslim and non-Muslim husband and wife married to Islamic law. When they are forced to divorce because of their respective beliefs, the settlement must still be through a religious court. Besides telling the cases that students will often encounter if they go to court at the religious court, Endik also shared tips on solving these cases. (PT/SD)

 

 

 

Belajar dari Praktisi Hukum

 

Meniti karier di dunia hukum tidak hanya menuntut mahasiswa Prodi Hukum, untuk menguasai teori, namun juga praktik. Itu sebabnya Prodi Hukum, President University, menggelar kegiatan Praktisi Hukum Berbagi secara daring, Senin (16/11). Setelah sesi sebelumnya membahas mengenai praktik peradilan perdana, sesi kali ini mengusung tema “Praktik Peradilan Agama: Norma, Realita, dan Dinamika” dengan pembicara Endik Wahyudi, SH, MH, Partner di W & S Law Office.

Endik memaparkan, menurut pasal 24 UUD 1945, peradilan agama berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung dan termasuk kategori peradilan khusus. Endik juga banyak memaparkan kasus-kasus yang terjadi di lapangan. “Umumnya peradilan agama diprioritaskan untuk mereka yang beragama Islam. Namun, ada juga kasus tertentu yang mengharuskan mereka yang beragama bukan Islam menyelesaikan perkara mereka di peradilan agama,” ungkapnya.

Contohnya, jika ada suami-istri Islam dan non Islam yang menikah dengan hukum Islam. Ketika tepaksa bercerai karena keyakinan masing-masing, penyelesaiannya tetap harus melalui pengadilan agama. Tidak hanya menceritakan kasus-kasus yang akan sering ditemui oleh mahasiswa jika kelak beracara di peradilan agama, Endik juga membagikan tips dalam menyelesaikan perkara tersebut. (PT/SD)